JAKARTA – Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) dan Grab-OVO melakukan inspeksi berkala guna menjamin standar keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun program itu didanai oleh pihak swasta sebagai bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Banten.

Ketua Pelaksana Harian (YIPB) Cahaya Manthovani menyatakan YIPB selaku mitra pengelola program melakukan kunjungan ke beberapa titik, mulai dari mitra merchant UMKM Omah Kulina sampai ke Sekolah Khusus (SKh) Assalam 01 & 02.

“Semua dipantau mulai dari untuk menginspeksi kebersihan dapur dan standar operasional penyediaan makanan, hingga sekolah sebagai salah satu penerima manfaat, dan terakhir MBG Command Center di kantor GrabSupport di Jakarta Selatan,” ujar Cahaya dikutip, Jumat (3/10).

Saat ini, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digagas oleh YIPB bersama Grab-OVO telah melayani 18 SKh swasta dan negeri di lima kota/kabupaten di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Program ini telah berjalan sejak April 2025 dengan melibatkan 12 pelaku UMKM termasuk dapur kantin sekolah untuk melayani lebih dari 2.200 anak-anak berkebutuhan khusus dan guru.

Cahaya menyebut program ini adalah bukti bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan solusi konkret untuk menjamin pemberian makanan sehat dan bergizi guna mendukung anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kami melihat banyak sekolah khusus yang belum tersentuh program MBG di Provinsi Banten dan ini adalah program MBG yang pertama kali diadakan untuk Sekolah Khusus,” ujar Cahaya Manthovani.

Cahaya juga memaparkan bahwa program MBG Swasta ini dirancang memiliki pengawasan standar gizi dan tata kelola end-to-end secara digital untuk memastikan asupan nutrisi tetap terjaga.

“Banyak dari siswa berkebutuhan khusus memiliki pantangan makanan tertentu, jadi penting bagi kami memastikan makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tapi juga aman, bersih, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik selama ini dari Dinas Kesehatan dan Pendidikan di masing-masing kota/kabupaten selama ini,” jelasnya.

Dia menambahkan kolaborasi itu juga menggandeng Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat dalam proses pemilihan sekolah hingga proses seleksi dan edukasi mitra UMKM yang menjadi penyedia makanan untuk siswa.

“Pendampingan intensif dilakukan mulai dari inspeksi kesehatan lingkungan UMKM, kebersihan dapur, pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga diskusi mendalam soal gizi, alergi dan kebutuhan makanan khusus bagi siswa,” jelas Cahaya.

Ketua Pembina YIPB Maya Miranda Ambarsari menambahkan inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa gotong-royong pihak swasta serta pemanfaatan teknologi dan ekosistem digital dapat didorong pemerintah untuk menunjang program-program strategis nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan.

“Kehadiran inisiatif MBG Swasta ini kiranya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu model pelengkap MBG yang telah diterapkan selama ini oleh pemerintah dan bisa direplikasi di berbagai program bantuan sosial lainnya di Indonesia,” kata Maya Miranda.

Dia melanjutkan ini adalah bentuk komitmen jangka panjang untuk membantu menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia yang berkebutuhan khusus.

“Melalui pemanfaatan teknologi dan prosedur pengawasan yang terus kami evaluasi dan perketat, kami bismillah selalu berupaya memastikan proses distribusi makanan berjalan transparan, aman, dan mendukung keberlangsungan UMKM lokal dan kantin sekolah di sekitar lokasi program,” pungkas Maya.

Chief Executive Officer, Grab Indonesia, Neneng Goenadi menerangkan bahwa program MBG ini dirancang dengan tiga pilar utama. Pertama, pemanfaatan teknologi untuk proses yang lebih mudah dan transparan dengan membangun sistem distribusi makanan bergizi yang efisien dan real-time melalui aplikasi dan teknologi Grab.

Kedua, penerapan protokol standar keamanan, kebersihan, dan gizi makanan berdasarkan rekomendasi ahli gizi dan Dinas Kesehatan setempat dengan mengacu pada standar Badan Gizi Nasional.

“Serta, pemanfaatan command center berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memantau secara real-time proses dan protokol penyediaan makanan. Dan pilar terakhir, pemberdayaan mitra UMKM dan kantin sekolah untuk menciptakan dampak ekonomi yang positif secara langsung di level ekonomi lokal,” ungkap Neneng.

Sumber: JPNN